CATATAN RKUHP

Salam Kebajikan,

Beberapa tahun yang lalu saya pernah memperoleh kesempatan untuk memberi penjelasan di Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak terkait mewakili Matakin, dalam perkara Judicial Review UU No. 1 PNPS 1965. Dalam penjelasan tersebut pada intinya Matakin memandang UU tentang penodaan agama tetap diperlukan sebelum adanya UU yang baru untuk memperbaiki undang-undang yang ada. Alasan utama mengapa saya (mewakili Matakin) berpendapat UU tentang penodaan agama tetap diperlukan adalah untuk melindungi penganut agama yang sedikit jumlah penganutnya.

Bagi agama-agama yang mempunyai banyak penganut, banyak hal yang bisa dilakukan bila terjadi 'penodaan' agama, misalnya dengan memobilisasi massa, menggunakan kekuatan politik, dan sebagainya. Tapi bagi agama yang mempunyai umat relatif sedikit, jalur hukum adalah satu-satunya harapan untuk mengadu.

Dalam kesempatan dan waktu berbeda, beberapa tahun yang lalu, saya pun pernah diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk dimintai masukan mengenai RKUHP khususnya berkaitan dengan pasal-pasal mengenai agama berikut penjelasannya, setelah itu draft RKUHP mungkin digodok sesuai tahapan pembuatan Undang-Undang hingga sekarang sampai pada tahap akan dijadikan Undang-Undang.

Ternyata rumusan yang ada masih belum memuaskan berbagai pihak dan masih menyisakan kekhawatiran atas rumusan yang ada. Tarik menarik kepentingan mengenai tema agama kembali terjadi. Memang tak mudah membuat Undang-undang yang dapat memuaskan semua pihak, apalagi menyangkut agama. Namun demikian, bukan berarti tak dapat dicari rumusan 'jalan tengah' antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kesucian agama, antara kebebasan memeluk agama dan kerukunan. Toh bangsa Indonesia telah membuktikan dalam perjalanan sejarah mampu mengambil jalan tengah bentuk negara, antara negara sekuler dan negara teokratis, para founding parents kita memilih negara Pancasila.

Cara yang bisa ditempuh adalah dengan berembuk secara intens antara pihak-pihak terkait yang berbeda pandangan untuk mencari rumusan jalan tengah sesuai Pancasila sebagai ideologi negara dalam 2-3 bulan kedepan. Namun pada akhirnya tetap harus diambil keputusan agar kita mempunyai KUHP yang baru, perlu kebesaran jiwa untuk menerimanya.
 
Yang tak kalah pentingnya adalah penegakan hukum sesuai undang-undang dan rasa keadilan dalam masyarakat, para penegak hukum, khususnya hakim tidak boleh membuat keputusan karena tekanan massa, tetapi keputusan diambil dengan adil berdasarkan cinta kasih dan kebenaran. Dalam hal ini perlu keberanian dari para penegak hukum.

Sebetulnya riak-riak yang ada sekarang ini bukan semata mengenai RKUHP tetapi terlebih karena adanya kekhawatiran dalam penegakan hukum yang saat ini dirasakan masih kurang adil dan kurang melindungi penganut agama yang lebih sedikit penganutnya akan terus terjadi setelah RKUHP dijadikan Undang-undang.

Berbagai komunitas agama yang peduli ingin agar 'pasal-pasal karet' tidak ada lagi sebab dalam berbagai kasus yang terjadi 'pasal-pasal karet' ini memakan 'korban' karena adanya tekanan massa, keputusan yang dijatuhkan terasa tidak 'adil'. 

Ada beberapa hal yang dipersoalkan, misalnya: 
  1. mengenai istilah penistaan agama atau penodaan agama, apakah benar agama bisa dinistakan, padahal agama bukan subyek hukum, 
  2. perlu adanya kejelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang; 
  3. kekhawatiran terlalu banyaknya undang-undang yang berkenaan agama;
  4. kekhawatiran adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat;
  5. kekhawatiran penggunaan pasal-pasal mengenai agama tersebut akan menjadi alat intimidasi 'hukum' kelompok tertentu, dll.
Membuat Undang-undang yang melindungi kepentingan segenap tanah tumpah darah tidaklah mudah, menegakkan hukum yang adil berdasarkan cinta kasih dan kebenaran juga tidak mudah.

Memerlukan sikap bijaksana, cinta kasih, dan berani. Tripusaka ini akan muncul bila batin tetap jernih, tidak dikotori oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan lupa pula, Indonesia adalah negara berdasar Pancasila, tentu saja KUHP haruslah dijiwai oleh Pancasila yang menempatkan Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara teokratis. Kebebasan adalah tidak tak terbatas, tapi pembatasan pun perlu bijaksana dalam koridor tengah tepat. (US) 05062019

Postingan populer dari blog ini

KELENTENG DAN SHEN MING

MEJA ABU LELUHUR

TOUS LES JOURS